Harga Rokok Naik Menjadi Rp. 50.000 /Bungkus Mulai Bulan Depan September

Murahnya harga rokok dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia. Dengan harga rokok di bawah Rp 20.000, orang yang kurang mampu dan anak-anak usia sekolah tidak keberatan mengeluarkan uang untuk membeli rokok.

Untuk itu, menurut Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, harga rokok seharusnya dinaikkan setidaknya menjadi dua kali lipat.



“Dengan menaikkan harga rokok, dapat menurunkan prevalensi perokok, terutama pada masyarakat yang tidak mampu,” ujar Hasbullah dalam acara 3rd Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Congress di Yogyakarta, Kamis (28/7/2016) malam.

Berikut kebijakan yang diambil pemerintah …

Ilmu Perbekalan Cara Perhitungan Pajak Aparatur Desa dan Bendahara Desa untuk Proyek Desa

Pembahasan tentang Ilmu Perbekalan Cara Perhitungan Pajak Aparatur Desa dan Bendahara Desa untuk Proyek Desa, Seperti diketahui bahwa pihak yang berperan dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pemungutan pajak dalam pengeloaan APBN/APBD adalah Bendahara satuan kerjanya. Demikian pula di Desa, Bendahara Desa lah yang melaksanakan pengeluaran anggaran yang dana nya bersumber dari APBD memiliki kewajiban memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak pusat yang diantaranya meliputi Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2), juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diketahui bahwa sebelum tahun 2013, ternyata banyak sekali aparatur desa yang belum memahami peraturan perpajakan, demikian pula dengan para pelaku usaha yang menjadi rekanan.
Perhitungan Pajak
Cara Daftar NPWP Bendahara Desa
Sebelum melakukan penyetoran pajak atas dana desa, perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa tentunya harus sudah mempunyai NPWP pribadi sendiri. Jika belum punya maka silahkan ke KPP terdekat dengan membawa fotokopi KTP dan mendaftar NPWP pribadi. Jika sudah mempunyai NPWP pribadi maka syarat untuk daftar NPWP bendahara desa adalah:
  1. fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
  2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
Dan isilah formulir pendaftaran NPWP bendahara, jika masih ada kesulitan mintalah bantuan petugas helpdesk.
Jenis-Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana Desa
Sama seperti kewajiban bendahara dinas pada umumnya, jenis pajak yang harus dipungut antara lain.
PPh Pasal 21
Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi. Termasuk jika penghasilan orang yang menjadi bendahara desa sudah melebihi PTKP maka dia dalam kapasitas sebagai bendahara desa memotong PPh 21-nya atas penghasilan sendiri. Selengkapnya tentang contoh penghitungan PPh 21 klik disini
PPh Pasal 22
Pajak yang dipungut dari Pengusaha/Toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp. 2.000.000,- tidak terpecah-pecah. Tarifnya adalah 1,5% jika rekanan ber-NPWP, jika belum punya NPWP dipungut 3% atau 100% lebih tinggi.
PPh Pasal 23
Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain. Tarifnya untuk penghasilan atas jasa adalah 2%jika rekanan ber-NPWP, jika belum punya NPWP dipungut 4% atau 100% lebih tinggi.
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pajak yang dipotong atas pembayaran :
  • Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (Tarif 5%)
  • Persewaan tanah dan atau bangunan (tarif 10%)
  • Jasa Konstruksi (perencana, pelaksana, pengawas konstruksi)
KegiatanKualifikasiTidak Mempunyai Kualifikasi
KecilMenengah/Besar
Pelaksana2%3%4%
Perencana/Pengawas4%6%
Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ditentukan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp. 1.000.000,- tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Ingat sangat dianjurkan agar rekanan bendahara desa harus sudah PKP dan sudah mempunyai nomor seri faktur pajak. Kenapa harus PKP? karena hanya PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak. Jika ngeyel menggunakan rekanan non PKP maka PPN tetap dipungut bendahara tetapi untuk pertanggungjawaban administrasinya kurang lengkap karena tidak ada faktur pajak, dan ini kadang yang jadi temuan inspektorat terkait.
Contoh Kasus:
Belanja Barang
Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana Desa senilai Rp 3.500.000,- 
  1. Jika atas nilai tersebut belum termasuk PPN, maka PPh 22=52.000 (3.500.000×1.5%), PPN=350.000 (3.500.000×10%). Kuitansi yang dibayarkan adalah 3.850.000
  2. Jika atas nilai tersebut sudah termasuk PPN, maka cari dulu nilai barang tanpa PPN yaitu 11/10×3.500.000=3.181.818. Sehingga PPh 22=47.727 & PPN=318.181
Pembayaran Atas Jasa
Bapak Rudi selaku bendahara Desa Sitardas menggunakan jasa penebangan hutan kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP dengan nilai penyerahan Rp. 10.000.000,- Atas transaksi tersebut bendahara wajib memotong PPh 23 sebesar 4% (bukan 2%), karena rekanan tidak memiliki NPWP  dengan perhitungan sbb:
  • PPh 23 (4% x 10.000.000) = Rp.400.000
  • Wajib Pungut PPN (karena > Rp 1juta tapi tidak ada faktur karena juga belum PKP)
    PPN = 10% x Rp 10.000.000 = Rp 1.000.000
Pembayaran Atas Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik
Desa Sitardas melakukan tender pekerjaan konstruksi fisik (peningkatan kualitas jalan) yang dilakukan oleh CV. Andalan (NPWP 02.554.013.3-126.000). Kontraktor tsb memiliki kualifikasi grade kecil dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp.200.000.000 dan PPN sebesar Rp.20.000.000. Maka pajak yang harus dipotong oleh Bendahara Desa atas paket pekerjaan fisik tersebut adalah:
Total tagihan dari rekanan (CV. Andalan)   : Rp.220.000.000 (Nilai kontrak 200jt + PPN 20jt)
PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong: 2% x 200.000.000 = 4.000.000
Total PPh dan PPN = Rp 20.000.000 + Rp 4.000.000 = Rp 24.000.000
Dibayar kepada rekanan CV. Andalan =(220 juta – 24 juta) = Rp 196.000.000
Jika masih kurang jelas silahkan unduh bahan paparan tentang pajak bendahara desa di bawah ini. masih kurang jelas juga? silahkan datang dan berkonsultasi di KPP. Selamat menjelang hari jumat 😀

Info Terbaru Dana Desa Tahun 2016

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 47 triliun pada 2016. Jumlah itu lebih besar dari 2015 yang mencapai Rp 20,7 triliun.

Untuk menekan kebocoran dana triliunan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng BI terkait upaya elektronifikasi penyaluran bantuan sosial. Hal itu dilakukan bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta 3 kementerian di bawah naungan Kemenko PMK.

Menurut Mendes Marwan Jafar, dengan adanya komitmen bersama tersebut diharapkan dana yang disalurkan ke desa akan memenuhi prinsip 6T. Yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.

"Ini adalah satu langkah strategis dan tepat. Mengingat dana-dana yang disalurkan semakin besar. Sebenarnya ini sudah diterapkan, bantuan dana desa disalurkan melalui rekening negara ke rekening kabupaten, lalu dari rekening kabupaten disalurkan ke rekening desa, tidak diberikan secara tunai," ujar Menteri Marwan dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Kemendesa PDTT, semula menargetkan pencairan 60% Dana Desa 2016 mampu terealisasi sepenuhnya pada akhir Mei tahun ini.

Namun, seiring belum banyaknya bupati/walikota yang menyesuaikan aturannya, melalui perbub/perwali masing-masing kepala daerah itu, maka pencairan di sejumlah desa belum bisa terealisasi seluruhnya sesuai jadwal.

"Kita kan targetnya akhir Maret keluar semua 60%, tapi ini sampai akhir April, masih ada yang belum bisa cair, ya kami optimis pertengahan Mei ini sudah tersalurkan semua," tutur Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT, Suprayoga Hadi, disela kunjungan Tim JDN 2016 di Desa Nupabomba, Tananofea, Donggala, Jumat (29/4/2016).

Suprayoga mengakui hingga saat ini baru terdapat sekitar 174 kabupaten/kota dari total sebanyak 434 kabupaten/kota yang telah melakukan penyesuaian peraturan bupati/walikotanya.

Dana Desa

Menurutnya penyesuaian peraturan pendukung dari para kepala daerah itu harus dilakukan seiring perubahan mekanisme pencairan Dana Desa 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun lalu mekanisme pencairan Dana Desa terbagi dalam tiga tahapan, yakni tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 20%. Tahun ini hanya dua tahap, yakni tahap pertama 60% dan sisanya tahap kedua 40%. Nah, ini kan berubah, jadi peraturannya harus diubah," ujarnya.

Para bupati dan walikota yang daerahnya mendapatkan alokasi Dana Desa 2016, diminta untuk segera menyelesaikan penyesuaian paraturan bupati/walikotanya agar anggarannya bisa segera dicairkan.

Seiring dengan hal itu, hasil pelaporan Dana Desa 2015 juga diharapkan segera selesai 100%, sebagai salah satu syarat juga untuk pencairan tahap pertama 2016. "Saat ini pelaporannya sudah 90%-an lebih," ujarnya.

sumber : bisnis